Pengalihan Pengelolaan Jalan Tol dari Perusahaan Swasta Kepada Pemerintah Republik Indonesia

© 2025 Financial Market Company — All rights reserved.

I. PENDAHULUAN

Pembangunan infrastruktur jalan tol di Indonesia merupakan langkah strategis dalam memperkuat konektivitas nasional, menekan biaya logistik, dan mendukung pertumbuhan ekonomi.
Sebagian besar proyek jalan tol selama ini dibangun dan dikelola melalui skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) atau sistem konsesi.

Namun, dengan berakhirnya sejumlah masa konsesi dan meningkatnya kebutuhan akan tarif yang lebih adil, muncul wacana untuk mengalihkan kembali pengelolaan jalan tol kepada Pemerintah Republik Indonesia.
Langkah ini diharapkan dapat memperkuat fungsi jalan tol sebagai fasilitas publik yang adil, transparan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas.

---

II. DASAR HUKUM

Dasar hukum pengalihan pengelolaan jalan tol di Indonesia antara lain sebagai berikut:

Peraturan Perundang-Undangan	Substansi Hukum yang Relevan
1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022	Menetapkan bahwa penyelenggaraan jalan, termasuk jalan tol, merupakan tanggung jawab pemerintah (Pasal 5 & 7). Pemerintah berwenang mengatur, membina, dan mengawasi penyelenggaraan jalan tol.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2024 tentang Jalan Tol	Menegaskan bahwa penyelenggaraan jalan tol mencakup fungsi pengaturan, pembinaan, pengusahaan, dan pengawasan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat (Pasal 2–4).
3. Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT)	Menjadi dasar hukum kerja sama antara pemerintah dan BUJT, termasuk masa konsesi, hak dan kewajiban para pihak, serta pengembalian aset kepada negara.
4. Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Menegaskan bahwa sumber daya dan infrastruktur vital harus dikuasai negara untuk kemakmuran rakyat.

---

III. ANALISIS HUKUM DAN KEBIJAKAN

3.1 Aspek Kepemilikan Aset

Meskipun pembangunan dan pengelolaan tol dilakukan oleh BUJT, aset jalan tol tetap menjadi milik negara. Hak swasta terbatas pada pengelolaan sementara sesuai masa konsesi.

3.2 Aspek Pelayanan Publik

Pengalihan kepada pemerintah memperkuat kontrol negara atas standar pelayanan minimal (SPM), keselamatan pengguna, dan keterjangkauan tarif.

3.3 Aspek Ekonomi dan Sosial

Langkah ini juga membuka ruang untuk:

• Menyesuaikan tarif dengan kemampuan masyarakat.
• Menjamin transparansi pendapatan tol.
• Meningkatkan akuntabilitas dan pengawasan publik.

---

IV. MEKANISME PENGALIHAN PENGELOLAAN

1. Berakhirnya Masa Konsesi
   Setelah masa perjanjian selesai, pengelolaan dan aset otomatis kembali kepada pemerintah (Pasal 30–31 PP 23/2024).
2. Akuisisi oleh Pemerintah/BUMN
   Pemerintah atau BUMN dapat membeli saham BUJT untuk mengambil alih pengelolaan.
3. Pemutusan Kontrak Sebelum Waktu
   Jika terjadi pelanggaran PPJT atau standar pelayanan, pemerintah dapat menghentikan konsesi lebih awal sesuai ketentuan hukum.
4. Penugasan kepada BUMN
   Pemerintah dapat menugaskan BUMN seperti PT Jasa Marga (Persero) Tbk untuk mengelola tol pasca-pengalihan.

---

V. DAMPAK DAN TANTANGAN

Dampak Positif

• Keadilan sosial melalui tarif terjangkau
• Transparansi dan akuntabilitas publik
• Kualitas pelayanan lebih terjamin
• Aset strategis kembali dalam kendali negara

Tantangan Implementasi

• Biaya kompensasi kepada BUJT
• Kesiapan manajemen dan SDM pemerintah
• Potensi sengketa hukum
• Kebutuhan modernisasi sistem tol nasional

---

VI. KESIMPULAN

Secara hukum, pemerintah memiliki legitimasi penuh untuk mengambil alih pengelolaan jalan tol sesuai amanat:

• UUD 1945 Pasal 33
• UU No. 38 Tahun 2004 jo. UU No. 2 Tahun 2022
• PP No. 23 Tahun 2024

Langkah ini merupakan bentuk nyata pelaksanaan prinsip bahwa infrastruktur vital harus dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

---

VII. REKOMENDASI KEBIJAKAN

1. Susun Peta Jalan Pengalihan (Transition Roadmap)
   Tentukan prioritas ruas tol dengan masa konsesi hampir berakhir.
2. Revisi PPJT dan Aturan Turunan
   Tegaskan hak pengambilalihan negara pasca-konsesi.
3. Bentuk Badan Pengelola Jalan Tol Nasional (BPJTN)
   Sebagai lembaga khusus untuk operasi dan pemeliharaan tol pasca-transisi.
4. Audit Independen dan Valuasi Aset
   Dilakukan sebelum proses pengalihan agar transparan dan adil.
5. Perkuat Tata Kelola dan Transparansi Publik
   Gunakan prinsip good governance dalam setiap tahapan pengalihan.

---

VIII. PENUTUP

Pengalihan pengelolaan jalan tol dari perusahaan swasta kepada Pemerintah Republik Indonesia bukan hanya langkah hukum, tetapi juga wujud nyata dari prinsip kedaulatan negara atas infrastruktur strategis.
Dengan pengelolaan yang profesional, transparan, dan berpihak pada rakyat, kebijakan ini dapat memperkuat fondasi ekonomi nasional serta memastikan hasil pembangunan dinikmati oleh seluruh masyarakat.

---

© 2025 Financial Market Company — All rights reserved.

jalan tol, #jalan tol jagorawi, #jalan tol probolinggo – banyuwangi, #yang punya jalan tol, #pemilik jalan tol, #bos jalan tol, #cctv jalan tol
, #kepanjangan jalan tol, #mengapa jalan tol semakin jauh terlihat menyempit, #jalan tol malang